Mataram, FHISIP UNRAM – Prodi Ilmu Komunikasi FHISIP UNRAM berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menggelar Tular Nalar Sekolah Kebangsaan dan Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 pada Senin, 19 Agustus 2024 di Ruang Sidang Utama, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Program ini diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2024.
Manajer Program Tular Nalar MAFINDO, Santi Indra Astuti dalam sambutannya melalui rekaman video menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi yang saat ini sangat menantang. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FHISIP Unram, Dr. Ir. Agus Purbathin Hadi, M.Si juga meminta mahasiswa baru untuk menjadi pemilih kritis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Mahasiswa baru 2024 tergolong generasi-Z dan sangat familiar dengan internet, sehingga ini akan mempengaruhi perilaku kalian”. Ungkap Agus (Panggilan Dr. Ir. Agus Purbathin Hadi) saat menyampaikan sambutan.
Lebih jauh, Agus juga menghimbau pada mahasiswa waspada terhadap peredaran hoax. Menurutnya mahasiswa ilmu komunikasi harus cerdas memilah informasi dengan memastikan kredibilitas informasi tersebut melalui sumber berita.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) Muhammad Khuwailid mengapresiasi terselenggaranya program ini. Menurutnya, program ini memiliki nilai strategis dimana generasi-Z memerlukan preferensi politik untuk berpartisipasi politik di Pilkada 2024. Khuwailid menjekaskan bahwa pendidikan pemilih yang baik tentu akan menghasilkan referensi politik yang baik dan referensi politik yang baik akan menjadi dasar bagi para pemilih untuk menentukan pemimpin yang baik.
Sementara itu, Muhammad Nazarul Sulton, salah seorang mahasiswa baru yang juga peserta program Tular Nalar mengaku program ini sangat relevan mengingat tidak lama lagi Pilkada 2024 akan digelar.
‘’Dari program ini, kami mendapat gambaran bahwa Gen Z harus pintar memilah dan menyaring kebenaran informasi seputar Pilkada.’’ Ujarnya.
